NUSANTARAMENYAPA.COM, JAKARTA – Penelitian yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) mengungkap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa jika dijalankan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian tersebut dipresentasikan dalam forum diseminasi akademik di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta pada Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan itu menjadi tindak lanjut dari penelitian berbasis live-in yang dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 10-12 Juni 2026.

Melalui pendekatan penelitian partisipatif, para mahasiswa memilih terlibat langsung di lapangan untuk melihat pelaksanaan Program MBG dari dekat. Metode berbasis bukti empiris digunakan agar setiap hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi riil di masyarakat.

AMM memandang kegiatan tersebut sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penelitian juga menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut AMM, penelitian di tingkat desa sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan mahasiswa sebagaimana tercermin dalam Spirit Rapat Ikada 19 September 1945, yakni menjaga kedaulatan ekonomi rakyat dari berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, AMM menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridarma Indonesia untuk memberikan pendampingan hukum kepada para peneliti dan relawan mahasiswa.

Pendampingan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya intimidasi maupun tekanan selama proses penelitian berlangsung, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh peserta.

AMM juga memastikan seluruh kegiatan penelitian tetap menjunjung tinggi etika akademik melalui komunikasi dan koordinasi bersama rektorat maupun pimpinan perguruan tinggi asal para mahasiswa.

Hasil penelitian di SPPG Desa Mekar Baru menunjukkan bahwa Program MBG mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa apabila dijalankan secara konsisten sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemerintah.

Dapur SPPG yang menjadi lokasi penelitian melayani sekitar 2.500 penerima manfaat yang terdiri atas siswa, balita, hingga ibu hamil.

Dalam operasionalnya, dapur tersebut mempekerjakan 50 tenaga kerja. Sekitar 80 persen di antaranya berasal dari masyarakat sekitar yang tinggal dalam radius kurang dari satu kilometer dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penelitian juga mencatat seluruh kebutuhan beras dipenuhi oleh penggilingan padi desa yang berada sekitar 200 meter dari lokasi dapur. Sementara itu, kebutuhan bahan pangan lokal seperti ayam dan ikan meningkat dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram setiap hari sehingga memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha lokal.

Di sisi lain, AMM masih menemukan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum optimal dalam mengelola rantai pasok bahan baku.

Selain itu, komoditas hortikultura berupa sayuran dan buah masih banyak dipasok dari pasar induk di luar wilayah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat desa.

Dalam pemaparannya, AMM menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak semestinya dipandang hanya sebagai program bantuan sosial ataupun sekadar pembagian makanan.

Menurut mereka, MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat.

AMM juga menyoroti ancaman praktik kartel dan mafia ekonomi di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, minyak dan gas, sumber daya alam, pangan hingga logistik nasional yang dinilai dapat menghambat tercapainya tujuan program.

Selain memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pengelola dapur SPPG, AMM juga menegaskan penolakannya terhadap berbagai bentuk politisasi yang dinilai berpotensi menggeser tujuan utama Program MBG.

Menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, AMM menyampaikan tujuh rekomendasi strategis kepada pemerintah.

Rekomendasi tersebut meliputi pemberantasan mafia dan kartel ekonomi, peningkatan transparansi data melalui sistem pemantauan publik secara real-time, penguatan perlindungan terhadap pelaksanaan MBG dari kepentingan politik, mendorong gerakan riset berkelanjutan oleh perguruan tinggi, memperkuat peran BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam rantai pasok, meningkatkan pembinaan terhadap petani, peternak dan UMKM lokal, serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kesehatan penerima manfaat melalui pengukuran antropometri setiap enam bulan.

Menutup pemaparan hasil penelitian, para perwakilan AMM menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis melalui penelitian, pendekatan akademik, dan pengawasan partisipatif.

“Pernyataan ini kami keluarkan dalam kesadaran yang penuh: mahasiswa, pemuda, dan rakyat harus bahu-membahu dan bergotong-royong memastikan negara tidak boleh kalah terhadap kartel dan mafia. MBG adalah wujud nyata eksistensi Pasal 33 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi rakyat,” tegas para perwakilan AMM secara bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh M. Irwansyah, Fazri Rizki, dan Caesar Khalifah yang mewakili Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM). Mereka menegaskan bahwa gerakan tersebut akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui pendekatan akademik, penelitian lapangan, dan pengawasan partisipatif.

Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) terdiri atas berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni GLM UPNVJ, HIMAPOL UPNVJ, BEM UPNVJ, HIMAPOLINDO, ILMISPI, KM UMJ, BEM FH UMJ, Fakultas Hukum Atma Jaya, KBM UNPAM, UPNVJ Bergerak, serta HIMAPOL UMJ.

Reporter: Nurul Hidayah
Editor: Aris Kurnia Hikmawan

Kalimantan Barat