Pemkab Barito Utara dukung tiga raperda inisiatif DPRD

MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin, menekankan pentingnya optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di desa-desa.
"Kita harapkan dana-dana yang tidak bisa terserap ke desa dapat dioptimalkan melalui program CSR. Selain dari perusahaan swasta, kami juga mendorong Perusda (Perusahaan daerah) untuk melakukan terobosan-terobosan yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Shalahuddin.
Hal itu dikemukannya usai menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (20/10).
Menurut Shalahuddin, saat ini terdapat 10 perusahaan aktif yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan di wilayah Barito Utara.
Penguatan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Barito Utara.
"Jadi momen penting kegiatan ini untuk mengevaluasi peran strategis sektor perkebunan dan kehutanan dalam menopang ekonomi daerah, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mendorong pertumbuhan PAD yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah ini," kata Shalahuddin.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan perusahaan yang berinvestasi di provinsi setempat diwajibkan melakukan transaksi keuangan salah satunya melalui Bank Pembangunan Daerah yakni Bank Kalteng.
Perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan yang pada hari ini telah menandatangani fakta integritas terkait kesepakatan tersebut bersama pemerintah daerah se-Kalteng di Palangka Raya,menurut Agustiar, harus membuka rekening dan melakukan aktivitas transaksi keuangan melalui Bank Kalteng minimal 25 persen.
"Kebijakan itu merupakan langkah dari Pemprov Kalteng bersama Pemkab/Pemkot dalam menggali serta mengoptimalkan potensi daerah pada berbagai sektor yang bersumber dari investor kehutanan maupun perkebunan," ujar Agustiar.
Pemprov Kalteng menyatakan upaya itu sebagai respons cepat pemerintahan menyikapi kebijakan efisiensi dari pusat, sehingga segera mengambil langkah nyata, terukur dan berkelanjutan.
"Kiat-kiat kami salah satunya pertemuan hari ini dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Tentunya dengan pendapatan inilah kita bisa membangun," katanya.